Perkembangan Profesi AKuntansi

Berkembangnya profesi akuntan telah banyak diakui oleh berbagai kalangan. Kebutuhan dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat akan jasa akuntan menjadi pemicu perkembangan tersebut. Namun demikian, persepsi masyarakat terhadap profesi akuntan sebagai komunikator bisnis ternyata masih jauh dari efektif.

Di satu sisi, pemakai jasa akuntan tersebut mengharapkan suatu hasil profesional dengan bertumpu pada kepercayaan mereka terhadap jasa profesional tersebut. Di sisi lain akuntan pun mengharapkan kompensasi seimbang atas jasa mereka.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui prinsip-prinsip yang paling penting menurut empat kelompok profesi akuntan berbeda, dan mengetahui isi dan bentuk aturan etika yang dikehendaki masing-masing kelompok. Dari total 220 kuisioner, dikembalikan sebanyak 129 buah dan hanya 120 kuisioner yang dianalisis. Responden terdiri atas akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik.

Dengan menggunakan four-point rating scales dan Kruskal-Wallis H Test, penulis menyimpulkan bahwa Akuntan publik menganggap Prinsip Etika Pertama yaitu Tanggung Jawab Profesi dan Prinsip Keempat yaitu Obyektivitas adalah prinsip-prinsip yang paling penting bagi para anggota kompartemen mereka. Bagi akuntan manajemen, kerahasiaan (P6) dan Kompetensi dan kehati-hatian profesional (P5) adalah prinsip paling penting. Sedangkan bagi akuntan sektor publik, kepentingan publik (P2) dan Tanggung Jawab Profesi (P1) adalah prinsip yang harus diutamakan dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya. Kelompok akuntan pendidik menganggap Tanggung Jawab Profesi (P1) dan Integritas (P3) sebagai prinsip yang paling penting diantara prinsip-prinsip lainnya. Akuntan publik cenderung memberikan penilaian lebih tinggi dibanding kelompok lain. Sebaliknya, akuntan menajemen cenderung memberikan penilaian rendah terhadap Prinsip-prinsip Etika dibandingkan dengan kelompok lain.

Dari hasil survei tentang Aturan Etika, penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar responden (kecuali akuntan sektor publik) menghendaki adanya Aturan Etika yang tersendiri bagi kelompok mereka masing-masing. Akuntan publik menginginkannya dalam bentuk aturan yang rinci disertai contoh kasus, sementara akuntan manajemen dan akuntan pendidik menginginkannya dalam bentuk pedoman umum. Ketiga kelompok akuntan sepakat untuk mencantumkan topik mengenai kompetensi profesional dalam Aturan Etika mereka masing-masing.